Loading...
"Pendanaamnya baru 2013. Tapi masterplan harus disiapkan cepat, dalam 1-2 bulan ini harus siap," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha.
Penyataannya di atas mengutip perintah Presiden SBY kepada Kepala BMKG dan BNPB dalam rapat terbatas pagi ini. Rapat yang digelar di Istana Bogor, Bogor, Senin (16/4/2012), juga diikuti Wapres Boediono, tiga menko, Panglima TNI dan Kapolri.
Di dalam percakapan telepon, Julian mengatakan target utama penambahan alat peringatan dini adalah menyelamatkan lebih banyak lagi warga dari dampak bencana alam. Tim BMKG dan BNPB diperintah merinci bila ada daerah yang butuh tambahan alat peringatan dini tanda ancaman tsunami.
Bila memang perlu dibangun baru, maka akan dibuatkan yang baru. Seluruh pendanaan untuk proyek pengadaannya akan disediakan pemerintah pusat dan dikaitkan dengan alokasi bagi pemerintah daerah.
"Operasional dan pemeliharaan alat merupakan tanggung jawab pemda. Jangan sampai alatnya ada tapi tidak ada simulasi sehingga saat dibutuhkan malah tidak bisa bekerja baik. Pemda harus tahu semua aspeknya," papar Julian.
Menyinggung kabar bahwa ada alat peringatan dini yang tidak berfungsi ketika terjadi gempa di perairan Aceh pekan lalu, menurut Julian hal tersebut telah dijelaskan Kepala BMKG Sri Woro Haridjono kepada Presiden SBY. Bahwa alat itu sebenarnya justru berfungsi baik, hanyak ada salah paham di dalam pemberitaan soal sirene yang tidak berbunyi.
"Presiden minta kepada BNPB dan BMKG aktif menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Sehinga masyarakat tidak berspekulasi alat itu bekerja atau tidak. Kalau alat itu bekerja, maka masyarakat juga harus tahu," ujar Julian.
loading...
Posting Komentar