Loading...
Tahun 2011, pemerintah mengalokasikan Rp 30 miliar untuk menyelenggarakan SNMPTN. Besaran dana itu mampu menutupi biaya operasional SNMPTN jalur undangan dan ujian tulis sekitar 35 persen.
Rencana ini, jelas Djoko, sejalan dengan akan dihapuskannya SNMPTN jalur ujian tertulis. Menurutnya, dengan hanya membuka jalur undangan dalam penerimaan mahasiswa baru di PTN, beban penyelenggaraan SNMPTN lebih ringan karena tidak perlu lagi mencetak naskah untuk ujian tulis. “Semua menjadi lebih hemat karena tidak ada biaya cetak. SNMPTN akan gratis karena pemerintah yang membayarnya,” kata Djoko, Selasa (13/3), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.
Selama ini, peserta SNMPTN memang dikenai biaya pendaftaran yang nilainya berbeda setiap tahunnya. Pada 2012, setiap peserta jalur undangan dikenai biaya pendaftaran sebesar Rp 175.000. Adapun untuk jalur ujian tulis setiap peserta dikenai biaya Rp 150.000 untuk kelompok IPS dan Rp 175.000 untuk kelompok IPC (IPA dan IPS). Di luar itu, terdapat juga ujian keterampilan sebesar Rp 150.000 untuk setiap peserta yang dibayarkan saat peserta mengikuti ujian keterampilan di PTN penyelenggara.
Tunggu Evaluasi UN
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan, rencana penghapusan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur tulis pada tahun 2013 mendatanga, masih menunggu evaluasi pelaksanaan ujian nasional. Hal itu dikatakan Musliar, seusai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/3).
“Kami mau lihat dulu. Tahun ini tes terakhir untuk pelaksanaan UN yang kredibel. Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) serius melakukan itu,” ujar Musliar.
Menurut dia, pelaksanaan UN tahun ini memang dirancang secara serius dari sisi kredibilitas penyelenggaraan dan menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dan kecurangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pencetakan naskah UN yang langsung ditangani pusat.
Tahun-tahun sebelumnya, pencetakan naskah soal UN ditangani provinsi dan disinyalir menyebabkan banyak terjadi kebocoran. Hal itu terjadi karena adanya kepentingan, di antaranya menyangkut kredibilitas kepala dinas daerah tersebut.“Katanya, kredibilitas kepala dinas tergantung dari berapa persen anaknya yang lulus dan berapa nilai UN yang diperoleh. Karena itu, pada tahun ini pencetakan (naskah UN) dipusatkan untuk menekan tingkat kebocoran,” katanya.
Jika upaya menciptakan penyelenggaraan UN yang kredibel pada tahun ini berjalan baik, ia meyakini, tingkat kebocoran bisa ditekan. Dengan demikian, hasil UN tersebut benar-benar bisa menjadi dasar untuk masuk ke perguruan tinggi. “Kami akan mengevaluasi, kalau memang berjalan baik maka hasil UN ini bisa menjadi dasar betul untuk masuk ke PT. Kalau sekarang kan baru sebatas berapa persen saja (dijadikan faktor penentu),” papar Musliar.
Bahkan, lanjutnya, ke depannya Kemdikbud berencana menghapuskan ujian masuk perguruan tinggi. Proses seleksi hanya berdasarkan nilai rapor yang diunggah sejak siswa duduk di kelas 1 SMA. Nilai diunggah melalui sebuah sistem yang tidak bisa diubah lagi sehingga meminimalisir peluang rekayasa. “Kalau sekarang, rapor siswa setelah kelas III yang dikumpulkan untuk ikut SNMPTN undangan. Itu juga disinyalir nilainya bisa diubah-ubh. Namun, jika sudah dilakukan upload sejak kelas I sudah tidak bisa diubah lagi,” kata Musliar.
Sementara itu, Rektor Undip Prof Sudharto P. Hadi menilai, SNMPTN undangan merupakan bentuk pengakuan perguruan tinggi terhadap hasil belajar siswa berdasarkan nilai rapor. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan perguruan tinggi harus dibalas dengan kejujuran oleh pihak sekolah.
“Persoalannya, ada hasil belajar siswa yang sengaja ’dimanipulasi’ agar bisa masuk SNMPTN undangan. Kemudian, proses UN yang cenderung berorientasi target kelulusan 100 persen. Target kuantitatif yang menyulitkan kami yang menerima,” kata Sudharto.
loading...
Posting Komentar